Sabtu, 26 Juli 2008

Cita-citaku Ingin Jadi Presiden


Oleh: Rahman Andi Mangussara

Liputan6 SCTV, 21/07/2008 16:27

Semasa kecil dulu, sebagian di antara kita, jika ditanya oleh ibu, bapak, oom, tante, saudara atau siapa saja, apa cita-citamu, salah satu yang sering kita sebut adalah, "Aku ingin jadi presiden." Tak terbayang di benak kita betapa cita-cita itu begitu susah untuk digapai.

Berbeda jika cita-cita kita ingin jadi tukang insinyur atau tukang dokter, menjadi presiden tidak saja membutuhkan banyak syarat tapi posisi ini hanya tersedia untuk satu orang, sehingga intensitas persaingan menuju kursi presiden amat ketat. Tapi, namanya juga masih bocah ditambah idealisasi kanak-kanak kita mengenai jabatan presiden yang amat mulia, membuat kita memasukkan posisi presiden sebagai salah satu cita-cita. Saya sendiri tidak pernah bercita-cita jadi presiden, mungkin karena sadar tidak punya potongan untuk itu--kira-kira, meminjam istilah Tukul, katrolah gitu.

Belakangan ini, sejumlah orang muda, yang mungkin mengingat kembali cita-cita masa kecilnya, berniat untuk maju menjadi presiden. Sebut saja, Rizal Mallarangeng dan M. Fadjroel Rachman. Jauh sebelumnya, Zulvan Lindan juga mencalonkan diri menjadi orang nomor satu negeri ini. Di waktu-waktu mendatang, mungkin kita masih akan menyaksikan banyak anak muda mencalonkan diri jadi pemimpin Indonesia.

Apakah ada yang salah? Jelas tidak ada. Bagi mereka yang muak dengan kepemimpinan orang-orang tua (berapa persisnya umur seseorang untuk bisa dikategorikan muda atau tua, tidaklah jelas benar dan tidak ada definisi yang baku. Tapi sebagian orang sepakat umur di bawah 50 tahun bisa disebut orang muda dalam kategori politik), pasti akan berteriak, "Saatnya orang muda memimpin." Bukan soal umur betul yang membuat kita mendukung anak muda itu untuk ikut bertarung jadi presiden, tapi memang karena tidak ada aturan yang melarangnya. Siapa pun, dalam demokrasi, sah mengajukan diri jadi presiden.

Anak-anak muda yang berlomba jadi calon presiden itu jelas membawa udara segar dalam dunia politik Indonesia. Minimal tidak ada lagi rasa sungkan bahwa untuk jadi presiden harus tua terlebih dulu. Jangan seperti kata iklan, "Kalau belum tua belum bisa bicara." Pokoknya anak muda maju jadi presiden, top markotop, mantap surantap. Dari semua anak muda yang menyatakan maju jadi calon presiden itu, mungkin Rizal Mallarangeng yang paling getol, dan boleh jadi paling siap. Doktor ilmu politik berusia 44 tahun ini menyebar iklan di banyak televisi dan termasuk iklan luar ruang, sedangkan yang lain baru sebatas berkampanye di dunia maya.

Jika sudah memasang iklan di televisi, itu berarti urusannya dengan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Harga iklan pada waktu tayang utama, antara pukul 18.00 hingga 22.00 berkisar Rp 18 juta hingga Rp 25 juta per 30 detik. Nah, silakan menghitung jumlah uang yang harus disediakan jika Anda beriklan di televisi. Karena melibatkan uang sebanyak itulah, saya berasumsi Rizal tidak sedang bermain-main. Sementara Fadjroel, hingga tulisan ini dibuat, belum lagi muncul iklannya di televisi, tapi sudah berkampanye di Internet.

Tapi kendaraan apa yang akan dipakai anak-anak muda itu untuk menuju kursi presiden? Bukankah, di luar Zulvan Lindan, mereka tidak menjadi kader partai politik. Sepanjang yang kita ketahui, baik Rizal maupun Fadjroel, tidak menjadi anggota partai politik. Karena calon independen belum diakomodasi dalam pemilihan presiden 2009, saya berasumsi bahwa jika anak-anak muda itu mau maju jadi presiden, mereka harus memiliki kendaraan partai politik.

Jika hal itu yang terjadi, artinya ada parpol yang meminang mereka, betapa buruknya sistem politik yang kita bangun. Orang bisa masuk kancah politik tanpa harus berkeringat di dalam partai. Lantas apa gunanya jadi anggota atau kader partai, jika toh kelak yang maju jadi pemimpin adalah orang luar.

Jangan karena seseorang terkenal, katakanlah artis, lalu dilamar atau melamar ke partai untuk maju dalam Pemilu atau Pilkada. Lama-lama tidak akan ada orang mau bergabung ke partai, dan mereka memilih jalur artis untuk kemudian mencalonkan diri jadi pemimpin. Kita harus menempatkan partai politik sebagai arena rekrutmen kader, bukan yang lain. Masuk dan bangunlah partai jika ingin terjun ke politik. Jika tidak, ambil jalur independen.

2 komentar:

Help My Internet mengatakan...

Bagi orang-orang yang mau memilih RM untuk presiden 2009 mendingan mikir-mikir lagi, ini adalah tanggapan Blok Cepu yang dinegosiasi oleh RM untuk Indonesia :


Blok Cepu, Mission Accomplished

Oleh Rizal Mallarangeng

Kesepakatan Blok Cepu adalah sebuah prestasi tersendiri dalam sejarah perminyakan Indonesia. Seharusnya kita merayakan keberhasilan itu dan kemudian memikirkan bagaimana potensi penghasilan tambahan yang cukup besar bagi negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Sayangnya, sudah menjadi kebiasaan kita belakangan ini untuk melihat sisi negatif dari semua hal dan membesar-besarkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi di masa depan. Kita menjadi bangsa yang pesimistis, perengek sekaligus cerewet, dengan horizon yang tak lebih jauh dari apa yang tampak di depan hidung.
Itulah kesan yang saya peroleh dari kalangan yang menentang kesepakatan Blok Cepu. Sebagian bahkan memakai argumen-argumen nasionalisme yang sudah usang, dan mengajak kita untuk kembali lagi ke suasana tahun 1950an dan 1960an. Sebagian lagi, seperti Kwik Kian Gie, bahkan pernah berkata bahwa kita harus menunjuk Pertamina sebagai operator Blok Cepu, berapa pun ongkosnya, seolah-olah dengan begitu kita berada dalam dunia hitam-putih, di mana yang satu adalah simbol segala kebaikan dan sikap pro-rakyat, sementara yang satunya lagi merupakan simbol segala keburukan dan anti-rakyat. Perusahaan asing pasti merugikan kita, sementara perusahaan negara pasti sebaliknya.

Kita hanya bisa mengurut dada terhadap argumen semacam itu. Zaman terus berubah dengan cepat, tetapi pikiran sebagian orang ternyata senantiasa berjalan di tempat. Prof. Clifford Geertz harus meneliti sekali lagi di Indonesia, dan menulis buku berjudul The Involution of Mind in Jakarta.

Agar tidak simpang siur berkepanjangan dan menghabiskan energi politik yang tidak perlu, saya ingin mengingatkan kita bahwa salah satu soal fundamental ekonomi Indonesia berhubungan dengan minyak bumi. Pada tahun 1970an dan pertengahan 1980an, harga minyak membubung tinggi dan kita bersorak kegirangan karena adanya bonanza minyak. Hasilnya, antara lain, adalah puluhan ribu SD inpres, puskesmas, jalan raya, dan tambahan ribuan
guru.
Sejak dua tahun lalu harga minyak meroket lagi, bahkan mencapai rekor di akhir tahun lalu. Tapi kita justru menjerit. No bonanza, only pain and desperation. Anggaran tercekik, subsidi harus dipangkas, beban hidup masyarakat bertambah.

Mengapa? Jawabnya sederhana. Pada zaman Pak Harto produksi minyak kita jauh berada di atas tingkat kebutuhan domestik. Pada 1977, misalnya, Indonesia memproduksi 1.6 juta bph (barel per hari), sementara kebutuhan domestik hanya sekitar 0.25 juta bph. Selisih seperti itulah yang kita nikmati dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di zaman Orde Baru,
terutama dari awal 1970an hingga pertengahan 1980an. Sekarang selisih demikian sudah menguap, malah kita sudah tekor. Kebutuhan domestik terus bertambah, sementara produksi minyak cenderung konstan, bahkan sejak 1998 terus mengalami penurunan.
Dalam posisi seperti ini, melambungnya harga minyak jelas bukan lagi rahmat, tetapi tohokan yang tepat di ulu hati.
Kondisi seperti itulah yang menjadi latar belakang perundingan Blok Cepu, yang memicu pemerintah untuk segera menghidupkan kembali proses negosiasi yang telah terbengkalai selama lebih lima tahun. Jika dikelola dengan baik blok ini mampu memompa minyak dalam jumlah yang cukup fantastis untuk ukuran kita, yaitu sekitar 20 persen kapasitas produksi nasional. Dengan ini kita akan bisa kembali menjadi net exporter, dan menggunakan hasilnya demi kemakmuran rakyat.
Dari perhitungan kasar, nilai produksi yang dapat diperoleh dalam sepuluh tahun pertama bisa mencapai Rp 200-300 triliun, atau sekitar Rp 25 trilun per tahun. Berapa sekolah, rumah sakit dan fasilitas publik yang dapat dibangun dengan duit sebanyak itu setiap tahun?
Karena itu, setiap pemerintahan yang bertanggung jawab harus mengupayakan agar perundingan ini sukses dan tidak bertele-tele. Jika gagal, kita harus menunggu lagi hingga 2010, yaitu berakhirnya masa kontrak Exxon, dan baru bisa menikmati hasil dari Blok Cepu paling cepat pada 2012, itu pun jika kita mampu memenangkan perkara ini di pengadilan arbitrase internasional.
Pada saat memulai negosiasi dengan pihak Exxon, Tim Negosiasi dihadapkan pada banyak persoalan. Tetapi dari semuanya, hanya tiga persoalan yang fundamental, yaitu participating interests (PI), pembagian hasil atau split (PH) dan operatorship. Dari ketiganya, dua faktor pertamalah yang paling berpengaruh terhadap jumlah dana yang diterima oleh negara atau pihak Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Pertamina. Perlu pula diketahui bahwa awal perundingan tidak bermula dari kertas kosong yang putih bersih. Sebelum Presiden SBY terpilih, telah ada kesepakatan awal dalam dokumen HoA (Head of Agreement) yang telah diparaf antara pihak Exxon dan Pertamina. Dalam dokumen ini telah diatur, antara lain, pembagian PI masing-masing pihak, yaitu Exxon 50 persen, Pertamina 50
persen, dan dengan PH 60:40. Dengan ini, jika produksi telah dimulai, pembagian hasil di ujungnya adalah pemerintah pusat 60 persen, Pertamina 20 persen (50% x 40), Exxon 20 persen. Artinya, pihak Indonesia akan memperoleh 80 persen perolehan di Blok Cepu dan sisanya buat Exxon (20 persen).
Tanggung jawab yang dibebankan kepada Tim Negosiasi adalah penyelesaian perundingan secepat-cepatnya dengan hasil yang maksimal buat negara. Karena itu harus dicari jalan agar hasil perundingan sekarang jauh lebih baik ketimbang hasil negosiasi sebelumnya sebagaimana yang tergambar dalam HoA di atas. Dan sebagaimana umumnya setiap proses negosiasi, yang terjadi adalah proses tawar-menawar, ulur-mengulur, bahkan gerak-menggertak.
Singkat kata, setelah proses negosiasi yang alot selama kurang lebih setahun, hasil perundingan ini sudah kita ketahui bersama. Dalam komposisi PI kini pemerintah daerah memperoleh 10 persen yang didapat secara proporsional dari Exxon dan Pertamina. Yang drastis adalah pada pola PH: sistem adjusted split diperkenalkan, di mana pihak Indonesia secara keseluruhan memperoleh hasil yang jauh lebih besar ketimbang sebelumnya, yaitu 93.25 persen pada harga minyak saat ini. Kalau toh harga minyak melorot ketingkat sangat rendah, katakanlah USD 30 per barel, kita masih menikmati porsi yang besar, yaitu 86.5 persen. Artinya, perolehan Exxon
berhasil kita turunkan lumayan drastis, dari 20 persen menjadi 6.7-13.5 persen. Itu sebabnya seorang kawan saya yang ahli perminyakan berkata bahwa kesepakatan akhir Blok Cepu adalah salah satu deal terbaik yang pernah ada dalam dunia energi di Indonesia.
Tentu, setelah meraih sukses besar pada dua isu sekaligus (PI dan HP), kita tidak mungkin seenaknya menuntut dengan mutlak pada isu penting lainnya, yaitu operatorship. Kompromi harus dilakukan, sejauh masih dalam batas yang wajar dan mendukung tujuan besar kita untuk kembali menjadi net exporter dan menggunakan hasilnya demi kesejahteraan rakyat.
Pemahaman seperti itulah yang pada akhirnya menelurkan konsep joint operatorship, yang membagi kewenangan operasi secara bertingkat, dengan perwakilan masing-masing pemilik PI secara proporsional dalam menentukan kebijakan besar di lapangan. Dalam prakteknya Exxon yang akan bertindak sebagai manager umum, namun dalam melakukan aktifitasnya harus menyertakan Pertamina.

Dengan semua itu, Pertamina memiliki peluang emas untuk meningkatkan kinerjanya. Perusahaan berplat merah ini akan memperoleh tambahan pendapatan yang besar (perolehan buat Exxon persis sama dengan perolehan buat Pertamina) serta rekan kerja kelas dunia dengan kemampuan teknologi dan finansial yang sulit ditandingi oleh siapa pun saat ini (Exxon adalah perusahaan dunia terbesar). Singkatnya, Pertamina saat ini memperoleh momentum untuk tumbuh lebih baik dengan memanfaatkan peluang yang sekarang terbuka.
Jadi secara keseluruhan, sebagai seseorang yang pernah terlibat dalam Tim Negosiasi, saya merasa bangga bahwa pada akhirnya perundingan yang melelahkan itu dapat berakhir dengan baik dan memuaskan kita. Lima tahun lebih sumberdaya alam kita di Blok Cepu disandera oleh ketidakpastian dan kekaburan prioritas. Kini semua itu telah menjadi bagian masa lalu. Pada
akhirnya kita bisa berkata bahwa kita masih memiliki akal sehat. Mission accomplished.

Kembali ke kalangan penentang yang saya singgung di atas tadi, terus-terang saya agak kesulitan dalam mengikuti alur berpikir mereka. Sebagian dari kalangan ini hanya melihat pada satu isu, yaitu operatorship, tanpa mau mengerti sedikit pun tentang konteks persoalan besar yang melibatkan isu-isu penting lainnya.
Sebagian lainnya hanya berkutat pada isu yang sebenarnya agak diputar-balikkan, yaitu cost-recovery. Seolah-olah dalam soal ini hanya pihak Exxon yang menentukan biaya operasi dan pasti akan terjadi kerugian negara dalam jumlah yang fantastis. Mereka tidak pernah mau mengerti bahwa soalnya tidak semudah itu: dalam mekanisme operasi Pertamina terlibat aktif
serta dalam proses pengawasan biaya akan ada pemeriksaan yang berlapis-lapis.
Namun yang paling lantang terdengar adalah suara-suara nasionalisme sempit dengan sejumlah tuduhan miring, yang seolah membenarkan sebuah ungkapan dari Dr. Samuel Johnson, nationalism is the last refuge of scoundrels.

Terhadap semua itu, saya hanya bisa berkata bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar hanya dengan membuka diri, memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh zaman ini, serta secara kreatif belajar dari mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi bangsa yang maju.
Masalahnya bukan terletak pada kebanggaan atau kepercayaan terhadap satu atau beberapa perusahaaan milik negara. Soalnya lebih terletak pada pilihan prioritas dan keberanian untuk memilih.
Lewat negosiasi Blok Cepu, pemerintah telah menetapkan dan memilih prioritas. Hasil yang diharapkan pada akhirnya adalah percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika ini terjadi, di situlah letak kebanggaan kita yang sesungguhnya sebagai sebuah bangsa.

helmy mengatakan...

WARNING : Orang ini (RM) berbahaya. Dia seorang oportunis, pendukung kapitalis, dan pengkhianat rakyat!!! Anda bisa menelusuri track recordnya selama ini. Selain itu dia juga arogan, sok pintar sendiri, dan suka melecehkan pendapat orang lain.

RM, saya tidak sudi dipimpin orang seperti kamu! Cuih...